DPC LSM Trinusa Laporkan Dugaan Korupsi dan Pemborosan APBD Lampung Selatan dalam Proyek Rehabilitasi Gedung BPBD ke Tipikor Polres

**Lampung Selatan** – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa Kabupaten Lampung Selatan melayangkan laporan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dan *pemborosan anggaran* ke Bidang Tipikor Polres setempat. Laporan tersebut menyasar proyek rehabilitasi gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung senilai Rp802.555.000 yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Lampung Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Ferdy Saputra Lambardo, Ketua DPC LSM Trinusa Lampung Selatan, menegaskan bahwa proyek tersebut diduga sarat *cacat administrasi* dan indikasi *penghamburan anggaran*. “Kami menemukan ketidakwajaran dalam penganggaran dan pelaksanaan proyek ini. APBD Kabupaten Lampung Selatan seolah-olah dihamburkan untuk kegiatan yang tidak jelas urgensi dan spesifikasi teknisnya,” tegas Ferdy dalam jumpa pers di kantor LSM Trinusa, Jumat (14/10).

Menurut Ferdy, proyek yang dikerjakan oleh CV. SAI Lampung Khatulistiwa ini tidak hanya bermasalah secara administratif, tetapi juga menuai pertanyaan terkait kesesuaian alokasi dana. “Mengapa rehabilitasi gedung BPBD Provinsi justru dibiayai APBD kabupaten? Ini jelas anomali. Selain itu, dokumen lelang menunjukkan indikasi mark-up harga material dan ketiadaan bukti fisik pekerjaan yang memadai,” paparnya.

LSM Trinusa juga menyoroti dugaan kolusi antara oknum Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan dengan kontraktor. Ferdy menyebut, CV. SAI Lampung Khatulistiwa tidak memiliki rekam jejak memadai dalam proyek sejenis. “Proses tender tidak transparan. Ada kemungkinan proyek ini sengaja ‘dipotong’ untuk kepentingan pihak tertentu, sementara kualitas rehabilitasi dipertanyakan,” tambahnya.

Laporan ini semakin menguatkan kecurigaan publik soal maraknya praktik korupsi di sektor infrastruktur. Ferdy menambahkan, “Pemborosan APBD seperti ini merugikan masyarakat. Dana yang seharusnya untuk program prioritas justru dikelola secara tidak bertanggung jawab.”

Sementara itu, Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan belum memberikan tanggapan resmi. Masyarakat mendesak transparansi total. “Ini proyek darurat, tapi jika dikorupsi, kesiapan bencana bisa terancam. Harus ada pertanggungjawaban publik,” ujar warga setempat.

LSM Trinusa mendesak Pemkab Lampung Selatan melakukan audit internal dan memperketat pengawasan proyek APBD. “Kami akan pantau terus proses hukumnya. Korupsi di masa krisis harus ditindak tegas,” pungkas Ferdy.